Rapat pembahasan Rancangan Nota Kesepakatan antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar tentang Sinergi Dukungan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalbar, Ibu Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si.
Maksud dari rencana sinergi adalah untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai upaya pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rapat dimaksud melibatkan perangkat daerah teknis terkait untuk mendapatkan masukan secara substantif sesuai dengan ruang lingkup sinergi yang diusulkan oleh pihak POLNEP sebagai pemrakarsa.

Pada tanggal 24 Agustus 2021 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bpk. Drs Toni Sunardi M.Si (Kabag. Pemerintahan) dan Hairil Anwar, S.Hut (Kasubbag. Administrasi Wilayah Pemerintahan bersama Bapak Sahrollah Kanwil DJKN Provinsi Kalimantan Barat Selaku Anggota Tim Asistensi Daerah Wilayah XI Pontianak Provinsi Kalimantan Barat melakukan Penelitian Lapangan Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) di Jalan Merdeka Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam melakukan penelitian ABMA/T tersebut Tim Asistensi Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didampingi oleh Kabag. Pertanahan Setda Kab. Kapuas Hulu dan Kabid. Aset Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya Tim Asistensi Daerah Bersama Sekda Kab. Kapuas Hulu melakukan Koorsinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah berkoordinasi Tim Asistensi Daerah secara bersama-sama dengan Pemda Kab. Kapuas Hulu dan Kantah Pertanahan Kab. Kapuas Hulu melakukan penelitian lapangan terhadap ABMA/T tersebut.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Kepala Biro Pemerintahan, dan Plh. Kepala Biro Hukum dalam rangka rapat fasilitasi proses pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya bersama Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Bapak H. Agus Sudarmansyah S. IPem., M.Si, Selasa (24/8/2021).

Rapat fasilitasi dimaksud dipimpin oleh Plh. Sekda Prov Kalbar dengan pembahasan proses pergantian pimpinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 170.61/4971/OTDA tanggal 30 Juli 2021 memfasilitasi dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten dan Kota.

Dalam hasil rapat tersebut, disampaikan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar mempedomani peraturan perundang-undangan dan surat Menteri Dalam Negeri dan untuk dapat disesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 07.30 Wib dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Upacara Detik-Detik Proklamasi ini dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19, dengan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum selaku Inspektur Upacara dan seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat serta para undangan.

Walaupun upacara peringatan pada tahun ini dilaksanakan sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya, namun peringatan Hari Kemerdekaan RI di Provinsi Kalimantan Barat tetap berjalan hikmat dan meriah. Hal ini tampak pada seluruh undangan yang hadir dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional yang semakin menambah euforia Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 Tahun. Sang Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan oleh Anggota Formasi 8 dari Paskibra yang didampingi oleh para pendamping dan pengawal dari TNI dan Polri.

Selanjutnya Upacara Penurunan Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib bertempat di Halaman Kantor DPRD Provinsi  Kalimantan Barat. Upacara Penurunan Bendera dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan dihadiri oleh seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat dan Para Undangan Eselon II dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional.

Kamis, 12 Agustus 2021
Rapat Sinergitas dan Harmonisasi Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini merupakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Pelaksanaan rapat ini melalui daring zoom meeting dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Kamisah. ST, MT. selaku Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Sumber Daya dalam sambutannya bahwa Toponim atau Nama Rupabumi merupakan data dasar, Oleh karena itu untuk mewujudkan Rencana yang tepat, maka kita membutuhkan Data toponim yang Akurat.
Adapun Narasumber dalam kegiatan ini dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang disampaikan oleh Bapk. Harry Ferdiansyah dengan Materi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, selanjutnya Narasumber yang ke-2 dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Bapak Drs. Toni Sunardi, M.Si dengan materi Kebijakan Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi Di Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi Pembakuan Nama rupa bumi di Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rapat ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun arah kebijakan bersama (berbasis urusan pemerintahan)
2. Mengoptimalkan mekanime kerja sinergi antara Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupten/Kota (Camat dan Kepala Desa/Lurah)
3. Membangun Data Base Wilayah Administrasi Pemerintahan yang lengkap dan terintegrasi antara pusat dan daerah melalui kebijakan Satu Data.
4. Pemanfaatan struttur data Wilayah Administrasi Pemerintahan secara digital dalam mendukung SPBE.
5. Menjalin dan membangun kerjasama dengan stake holders terkait lainnya ( Lembaga Pendidikan, swasta dan media online).
6. Peningkatan SDM Pelaksana Toponim di daerah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis terkait aplikasi berbasis web Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)

Senin, 26 April 2021

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Sekadau Aron, SH dan Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH., MH terpilih hasil pemilihan tahun 2020 yang bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar pada hari Senin, tanggal 26 April 2021.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta dihadiri Pangdam XII Tanjungpura, Ketua TP.PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua GOW Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DWP Provinsi Kalimantan Barat dan Penjabat Bupati Sekadau.

Usai memimpin jalannya pelantikan, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan sambutannya yang menegaskan bahwa dirinya ingin Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dapat fokus dalam menangani Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sekadau. Selain itu, Gubernur juga meminta pengelolaan keuangan dengan nontunai, untuk transparansi penggunaan anggaran. Sutarmidji juga meminta transparansi dalam pengangkatan eselon dua.

Jum’at 26 Februari 2021

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum melantikan 5 Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Pelantikan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan sebagian keluarga dan awak media tidak diizinkan untuk berada di Balai Petitih selama kegiatan berlangsung, tamu dan keluarga menyaksikan acara pelantikan melalui siaran langsung di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Adapun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diambil sumpah janji jabatannya seperti Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.P.H dan Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra dan Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, S.T, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E, M.Si serta Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E, M.M dan Wakil Bupati Bengkayang Drs. H. Syamsul Rizal.

Rabu, 7 April 2021 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan Raker Gubernur ini dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kementerian Dalam Negeri (Direktur Toponimi dan Batas Daerah), Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat serta Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Barat serta Plt. Kepala Biro Pemerintahan. Kegiatan Penegasan Batas Daerah ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis dan penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak  adat pada masyarakat.

Adapun manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Segmen batas antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 35 segmen yang terdiri dari 10 segmen batas antar Provinsi dan 25 segmen batas antar Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan Permendagri hingga Maret 2021 berjumlah 21 segmen (60,00%) dan Fasilitasi Kemendagri (Tim PBD Pusat) berjumlah 12 segmen (34,29%) sedangkan yang  masih dalam proses fasilitasi penyelesaian Tim PBD Provinsi berjumlah 2 segmen (5,71%).

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah paling lama 5 bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk memenuhi amanat PP tersebut, sebagai Kepala Daerah kita harus bisa mengawal pelaksanaannya guna mendukung penyelesaian batas daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan kepada Bupati/Walikota agar mengambil Langkah yang dipandang perlu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan percepatan penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota mengingat batas daerah merupakan acuan dasar dalam perencanaan tata ruang daerah untuk mendukung implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Saya minta Triwulan III sudah selesai.
2. Untuk sub segmen batas daerah yang masih diperselisihkan, agar penyelesaiannya mempedomani Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen/data dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan. Segera diselesaikan jangan sampai terjadi konflik antar masyarakat.
3. Untuk segmen batas daerah yang sudah disepakati antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sudah ditetapkan dengan Permendagri, agar Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Masyarakat dan perangkat daerah masing – masing sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbatasan agar Permendagri tersebut dapat diterima oleh semua pihak serta tidak menimbulkan pemasalahan baru di masyarakat. Perlu garisbawahi bahwa Permendagri Batas Daerah ini harus dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam pembuatan berbagai peta tematik (RTRW, RDTR, Perizinan, dsb).
4. Segera melakukan kerjasama yang tidak terbatas hanya untuk pemasangan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan tetapi harus diorientasikan juga untuk menyelesaikan dampak yang timbul akibat ditetapkannya Permendagri tersebut terutama layanan publik (kependudukan, kebutuhan dasar dan sebagainya).
5. Agar memberikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk percepatan penegasan batas daerah termasuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai kemampuan daerah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai percepatan penegasan batas. Apabila batas tersebut tidak selesai, maka Menteri Dalam Negeri akan segera memutuskan dan menetapkannya sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2021.