Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih

Senin, 26 April 2021

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Sekadau Aron, SH dan Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH., MH terpilih hasil pemilihan tahun 2020 yang bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar pada hari Senin, tanggal 26 April 2021.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta dihadiri Pangdam XII Tanjungpura, Ketua TP.PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua GOW Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DWP Provinsi Kalimantan Barat dan Penjabat Bupati Sekadau.

Usai memimpin jalannya pelantikan, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan sambutannya yang menegaskan bahwa dirinya ingin Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dapat fokus dalam menangani Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sekadau. Selain itu, Gubernur juga meminta pengelolaan keuangan dengan nontunai, untuk transparansi penggunaan anggaran. Sutarmidji juga meminta transparansi dalam pengangkatan eselon dua.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020

Jum’at 26 Februari 2021

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum melantikan 5 Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Pelantikan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan sebagian keluarga dan awak media tidak diizinkan untuk berada di Balai Petitih selama kegiatan berlangsung, tamu dan keluarga menyaksikan acara pelantikan melalui siaran langsung di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Panitia Pelantikan Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Barat beserta Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Adapun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diambil sumpah janji jabatannya seperti Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.P.H dan Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra dan Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, S.T, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E, M.Si serta Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E, M.M dan Wakil Bupati Bengkayang Drs. H. Syamsul Rizal.

Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Batas Daerah

Rabu, 7 April 2021 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Bapak Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.hum memberikan sambutan dan arahan

Kegiatan Raker Gubernur ini dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kementerian Dalam Negeri (Direktur Toponimi dan Batas Daerah), Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat serta Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Barat serta Plt. Kepala Biro Pemerintahan. Kegiatan Penegasan Batas Daerah ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis dan penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak  adat pada masyarakat.

Bapak Sugiarto, SE, M.Si selaku Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri

Adapun manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

  1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
  2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
  3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
  4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Segmen batas antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 35 segmen yang terdiri dari 10 segmen batas antar Provinsi dan 25 segmen batas antar Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan Permendagri hingga Maret 2021 berjumlah 21 segmen (60,00%) dan Fasilitasi Kemendagri (Tim PBD Pusat) berjumlah 12 segmen (34,29%) sedangkan yang  masih dalam proses fasilitasi penyelesaian Tim PBD Provinsi berjumlah 2 segmen (5,71%).

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah paling lama 5 bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk memenuhi amanat PP tersebut, sebagai Kepala Daerah kita harus bisa mengawal pelaksanaannya guna mendukung penyelesaian batas daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan kepada Bupati/Walikota agar mengambil Langkah yang dipandang perlu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Segera melakukan percepatan penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota mengingat batas daerah merupakan acuan dasar dalam perencanaan tata ruang daerah untuk mendukung implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Saya minta Triwulan III sudah selesai.
  2. Untuk sub segmen batas daerah yang masih diperselisihkan, agar penyelesaiannya mempedomani Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen/data dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan. Segera diselesaikan jangan sampai terjadi konflik antar masyarakat.
  3. Untuk segmen batas daerah yang sudah disepakati antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sudah ditetapkan dengan Permendagri, agar Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Masyarakat dan perangkat daerah masing – masing sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbatasan agar Permendagri tersebut dapat diterima oleh semua pihak serta tidak menimbulkan pemasalahan baru di masyarakat. Perlu garisbawahi bahwa Permendagri Batas Daerah ini harus dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam pembuatan berbagai peta tematik (RTRW, RDTR, Perizinan, dsb).
  4. Segera melakukan kerjasama yang tidak terbatas hanya untuk pemasangan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan tetapi harus diorientasikan juga untuk menyelesaikan dampak yang timbul akibat ditetapkannya Permendagri tersebut terutama layanan publik (kependudukan, kebutuhan dasar dan sebagainya).
  5. Agar memberikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk percepatan penegasan batas daerah termasuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai kemampuan daerah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai percepatan penegasan batas. Apabila batas tersebut tidak selesai, maka Menteri Dalam Negeri akan segera memutuskan dan menetapkannya sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2021.

Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Biro Pemerintahan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020 Tentang nama Rupabumi. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 bertempat di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalimantan Barat dilakukan Sosialisasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekrataris Daerah Provinsi Kalimantan Barat A. L. LEYSANDRI, SH dan yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi tersebut adalah Bapak Heri Priyanto, ST,MT. Ketua Pusat Studi Informasi Geospasial (PSIG) Universitas Tanjungpura. Adapun peserta yang diundang dalam acara Sosialisasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat serta semua elemen masyarakat dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan Daerah melalui penyelenggaraan nama rupabumi secara tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum.

Diharapkan dengan ditetapkannya sebuah Kebijakan Daerah ini melalui Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi agar dapat menjadi Landasan Hukum dan Pedoman Dalam Rangka Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Provinsi Kalimantan Barat serta dapat mencegah terjadinya konflik didalam masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. 

Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta, 18 Februari 2020

Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi yang dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah (Bpk. INDRA GUNAWAN, SE, M.PA) di Kemendagri di Ruang Rapat Utama Lantai III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

Pada tanggal 18 Februari 2020 di Kantor Ditjen BAK Kemendagri telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Segmen Batas Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Rapat Dihadiri Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi Kalbar,  Tim PBD Kabupaten Sintang dan Tim PBD Kabupaten Melawi. Pada rapat tesebut disepakati terhadap Titik Koordinat dan Penarikan Garis Batas antara Kabupaten sintang dengan Kabupaten Melawi, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Finalisasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi, Draft Permendagri serta Peta Lampiran Permendagri. 

Kabag. Pemerintahan Biropem Setda Prov. Kalbar (Bpk. Drs. TONI SUNARDI, M.Si) menandatangani Penandatangan BA Rapat Finalisasi PBDantara Kab. Sintang dengan Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat

Dengan ditandatanganinya 3 (tiga) dokumen tersebut, maka tahap selanjutnya adalah Penetapan Permendagri Batas Daerah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi oleh Menteri Dalam Negeri, dan dengan demikian Kabupaten Melawi telah menyelesaikan Penegasan Batas Daerahnya berarti sudah temu gelang/Polygon.

Foto bersama Tim PDB Pusat, Tim PDB Provinsi Kalbar, Tim PDB Kab. Sintang dan Tim PDB Kab. Melawi

PERKEMBANGAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

Permasalahan Batas Wilayah menjadi isu yang sangat penting dan strategis. Secara umum, batas wilayah adalah tanda pemisah antara unit regional (wilayah) geografi yeng bersebelahan. Unit regional geografi tersebut bisa dalam aspek fisik, aspek politik, aspek sosio kultural dan aspek ekonomi. Dalam pengertian wilayah dari aspek politik, maka dikenal konsep wilayah fungsional administratif.

Terkait dengan pelaksanaan penegasan batas daerah, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-undang Pembentukan Daerah. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut pasal 34 dan 35 menjelaskan bahwa negara telah mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antara lain nama ibu kota, cakupan wilayah, batas dan sebagainya. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas mengamanatkan bahwa penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pihak terkait yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan harus dilaksanakan dengan sistematis dan terkoordinasi guna meminimalisir munculnya konflik di wilayah perbatasan yang dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan fungsi Pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan kedua daerah. Untuk mewujudkannya maka diperlukan program penataan daerah yang berkesinambungan dalam bentuk kerjasama antar daerah maupun dukungan pembiayaan serta sinergisitas melalui Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Tim PBD Provinsi maupun PBD Kabupaten/Kota.

Segmen batas antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 35 (tiga puluh lima) segmen terdiri dari 10 (sepuluh) segmen batas antar provinsi dan 25 (dua puluh lima) segmen batas antar kabupaten/kota dalam provinsi. Dari total segmen batas tersebut, yang telah Permendagri hinggaJuli 2020 sejumlah 21 segmen atau (60,00%), Fasilitasi Kemendagri sebanyak 12 segmen atau (34,29%) dan Fasilitasi Provinsi sebanyak 2 segmen atau (5,71%).

Untuk batas Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya sebanyak 10 Segmen Batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 8 Segmen atau (80%) sedangkan fasilitasi Kemendagri sebanyak 2 Segmen atau (20%).

Untuk segmen batas antar kabupaten/kota dalam provinsi Kalimantan Barat sebanyak 25 segmen yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 13 segmen atau (52%), Fasilitasi Kemendagri sebanyak 10 Segmen atau (40%) sedangkan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 Segmen atau (8%). Untuk lebih rinci perkembangan penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi sebagai berikut :

Berdasarkan Perkembangan sampai dengan bulan Juli 2020  segmen batas yang difasilitasi oleh Kemendagri sebanyak 12 (dua belas) Segmen batas yang terdiri dari :

  • 1 (satu) segmen batas sudah pada tahap Draft Permendagri yaitu Segmen Batas Kab. Sintang dengan Kab. Melawi.
  • 4 (empat) segmen batas sudah bersepakat yaitu segmen batas antara Kab. Sanggau dengan Kab. Sintang, Kab. Sanggau dengan Kab. Sekadau, Kab. Landak dengan Kab. Sanggau dan Kab. Landak dengan Kab. Kubu Raya.
  • 5 (lima) segmen yang belum disepakati yaitu segmen Batas antara Kab. Sintang dengan Kab. Sekadau, Kab. Ketapang dengan Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan Kab. Sintang, Kab. Ketapang dengan Kab. Sanggau dan Kab. Sambas dengan Kab. Bengkayang. 
  • 2 (dua) segmen batas Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu batas antara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan Kab. Lamandau dan Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.

Untuk segmen batas yang dalam Fasilitasi Provinsi sebanyak 2 (dua) segmen Yaitu Segmen Batas antara Kab. Bengkayang dengan Kab. Landak dan Kab. Ketapang dengan Kab. Sekadau.

Kontributor, by Bagian Pemerintahan Biropem Setda Prov. Kalbar 2020.

Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Biro Pemerintahan (Yohanes Budiman, S,IP, M.Si) Memimpin FGD Penyelenggaraan Rupabumi Pada Tanggal 15 Juli 2020 Bertempat di Ruang Rapat Praja 2

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang kaya dengan keragaman unsur rupabumi, yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alami dan buatan. Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi wilayah, terhadap setiap unsur rupabumi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat harus dilakukan inventarisasi, verifikasi dan pembakuan nama sesuai dengan kaidah pembakuan nama rupabumi.

Peserta Rapat FGD

Kebijakan pembakuan nama rupabumi adalah salah satu langkah untuk menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 48 ayat (1), bahwa “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis, mengingat nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain. Data rupabumi membantu pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan serta membantu para administrator pemerintahan, swasta, pembuat peta, akademisi, penyedia informasi, dan masyarakat luas. Data rupabumi tersebut dapat berupa peta dasar, sebagaimana pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disebutkan bahwa nama rupabumi merupakan bagian dari peta dasar. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi arti nama, sejarah nama, letak wilayah administrasi, dan posisi geografis yang jelas.

Pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan nama  rupabumi  sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal 15  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang   Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang   lebih rinci dan komprehensif.