RAPAT PERSIAPAN I PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-65 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Dalam rangka Peringatan HUT ke-65 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, telah dilaksanakannya Rapat Persiapan I pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat serta dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun agenda rapat tersebut adalah pembentukan kepanitiaan, perumusan tema peringatan, dan pembahasan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke 65 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibacakan oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-65 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 baik faktual maupun virtual harus memperhatikan situasi dan perkembangan Covid-19 serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Konsultasi Pansus III DPRD Kabupaten Sintang

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si didampingi Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Drs. Ahmad Salafuddin menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sintang beserta OPD Kabupaten Sintang dalam rangka konsultasi Pansus III DPRD Kabupaten Sintang tentang Raperda yang akan dibuat oleh Kabupaten Sintang. Acara bertempat di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Menerima Cindera Mata Yang dari DPRD Kab. Sintang

Wakil Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan maksud kedatangannya untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait 3 (tiga) Raperda yang sedang dibuat oleh Kabupaten Sintang yaitu Raperda tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Raperda tentang Penanganan dan Penanggulangan Covid-19.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui wakil masing-masing OPD yang berkaitan dengan Raperda dimaksud seperti Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dinas Kesehatan Prov. Kalbar untuk masukan terhadap Raperda tentang Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, serta Biro Hukum Setda Prov. Kalbar terkait proses penyusunan Raperda, berharap Raperda yang dibuat sudah sesuai dengan dasar hukum acuannya dan kondisi dilapangan. Mengingat Raperda nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 07 Oktober 2021, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Kodam XII/Tanjung Pura, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Drs. Ahmad Salafuddin di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Kalbar.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan percepatan penyelesaian batas daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau khususnya pada sub segmen yang belum disepakati yakni pada Dusun Bungkong. Rapat Koordinasi ini juga dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, bahwa Menteri Dalam Negeri Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah paling lama 5 (lima) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepakatan antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Rapat pembahasan Rancangan Nota Kesepakatan antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar tentang Sinergi Dukungan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalbar, Ibu Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si.
Maksud dari rencana sinergi adalah untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai upaya pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rapat dimaksud melibatkan perangkat daerah teknis terkait untuk mendapatkan masukan secara substantif sesuai dengan ruang lingkup sinergi yang diusulkan oleh pihak POLNEP sebagai pemrakarsa.

Penelitian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tanggal 24 Agustus 2021 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bpk. Drs Toni Sunardi M.Si (Kabag. Pemerintahan) dan Hairil Anwar, S.Hut (Kasubbag. Administrasi Wilayah Pemerintahan bersama Bapak Sahrollah Kanwil DJKN Provinsi Kalimantan Barat Selaku Anggota Tim Asistensi Daerah Wilayah XI Pontianak Provinsi Kalimantan Barat melakukan Penelitian Lapangan Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) di Jalan Merdeka Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam melakukan penelitian ABMA/T tersebut Tim Asistensi Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didampingi oleh Kabag. Pertanahan Setda Kab. Kapuas Hulu dan Kabid. Aset Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya Tim Asistensi Daerah Bersama Sekda Kab. Kapuas Hulu melakukan Koorsinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah berkoordinasi Tim Asistensi Daerah secara bersama-sama dengan Pemda Kab. Kapuas Hulu dan Kantah Pertanahan Kab. Kapuas Hulu melakukan penelitian lapangan terhadap ABMA/T tersebut.

Rapat Fasilitasi Proses Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak Ir. Sukaliman, MT didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ibu Dra. Linda Purnama, M.Si

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Kepala Biro Pemerintahan, dan Plh. Kepala Biro Hukum dalam rangka rapat fasilitasi proses pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya bersama Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Bapak H. Agus Sudarmansyah S. IPem., M.Si, Selasa (24/8/2021).

Rapat fasilitasi dimaksud dipimpin oleh Plh. Sekda Prov Kalbar dengan pembahasan proses pergantian pimpinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 170.61/4971/OTDA tanggal 30 Juli 2021 memfasilitasi dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten dan Kota.

Dalam hasil rapat tersebut, disampaikan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar mempedomani peraturan perundang-undangan dan surat Menteri Dalam Negeri dan untuk dapat disesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku.

UPACARA HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 07.30 Wib dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Upacara Detik-Detik Proklamasi ini dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19, dengan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum selaku Inspektur Upacara dan seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat serta para undangan.

Walaupun upacara peringatan pada tahun ini dilaksanakan sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya, namun peringatan Hari Kemerdekaan RI di Provinsi Kalimantan Barat tetap berjalan hikmat dan meriah. Hal ini tampak pada seluruh undangan yang hadir dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional yang semakin menambah euforia Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 Tahun. Sang Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan oleh Anggota Formasi 8 dari Paskibra yang didampingi oleh para pendamping dan pengawal dari TNI dan Polri.

Selanjutnya Upacara Penurunan Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib bertempat di Halaman Kantor DPRD Provinsi  Kalimantan Barat. Upacara Penurunan Bendera dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan dihadiri oleh seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat dan Para Undangan Eselon II dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH selaku Inspektur Upacara memberi penghormatan saat penurunan Bendera dan menerima Sang Bendera Merah Putih yang telah berhasil diturunkan oleh Paskibra Provinsi Kalimantan Barat
Panitia Leading Sector Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di Provinsi Kalimantan Barat dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Sinergitas dan Harmonisasi Pembakuan Nama Rupabumi

Kamis, 12 Agustus 2021
Rapat Sinergitas dan Harmonisasi Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini merupakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Pelaksanaan rapat ini melalui daring zoom meeting dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Kamisah. ST, MT. selaku Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Sumber Daya dalam sambutannya bahwa Toponim atau Nama Rupabumi merupakan data dasar, Oleh karena itu untuk mewujudkan Rencana yang tepat, maka kita membutuhkan Data toponim yang Akurat.
Adapun Narasumber dalam kegiatan ini dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang disampaikan oleh Bapk. Harry Ferdiansyah dengan Materi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, selanjutnya Narasumber yang ke-2 dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Bapak Drs. Toni Sunardi, M.Si dengan materi Kebijakan Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi Di Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi Pembakuan Nama rupa bumi di Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rapat ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

  1. Membangun arah kebijakan bersama (berbasis urusan pemerintahan)
  2. Mengoptimalkan mekanime kerja sinergi antara Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupten/Kota (Camat dan Kepala Desa/Lurah)
  3. Membangun Data Base Wilayah Administrasi Pemerintahan yang lengkap dan terintegrasi antara pusat dan daerah melalui kebijakan Satu Data.
  4. Pemanfaatan struttur data Wilayah Administrasi Pemerintahan secara digital dalam mendukung SPBE.
  5. Menjalin dan membangun kerjasama dengan stake holders terkait lainnya ( Lembaga Pendidikan, swasta dan media online).
  6. Peningkatan SDM Pelaksana Toponim di daerah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis terkait aplikasi berbasis web Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih

Senin, 26 April 2021

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Sekadau Aron, SH dan Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH., MH terpilih hasil pemilihan tahun 2020 yang bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar pada hari Senin, tanggal 26 April 2021.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta dihadiri Pangdam XII Tanjungpura, Ketua TP.PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua GOW Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DWP Provinsi Kalimantan Barat dan Penjabat Bupati Sekadau.

Usai memimpin jalannya pelantikan, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan sambutannya yang menegaskan bahwa dirinya ingin Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dapat fokus dalam menangani Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sekadau. Selain itu, Gubernur juga meminta pengelolaan keuangan dengan nontunai, untuk transparansi penggunaan anggaran. Sutarmidji juga meminta transparansi dalam pengangkatan eselon dua.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020

Jum’at 26 Februari 2021

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum melantikan 5 Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Pelantikan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan sebagian keluarga dan awak media tidak diizinkan untuk berada di Balai Petitih selama kegiatan berlangsung, tamu dan keluarga menyaksikan acara pelantikan melalui siaran langsung di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Panitia Pelantikan Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Barat beserta Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Adapun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diambil sumpah janji jabatannya seperti Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.P.H dan Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra dan Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, S.T, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E, M.Si serta Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E, M.M dan Wakil Bupati Bengkayang Drs. H. Syamsul Rizal.