Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Biro Pemerintahan (Yohanes Budiman, S,IP, M.Si) Memimpin FGD Penyelenggaraan Rupabumi Pada Tanggal 15 Juli 2020 Bertempat di Ruang Rapat Praja 2

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang kaya dengan keragaman unsur rupabumi, yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alami dan buatan. Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi wilayah, terhadap setiap unsur rupabumi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat harus dilakukan inventarisasi, verifikasi dan pembakuan nama sesuai dengan kaidah pembakuan nama rupabumi.

Peserta Rapat FGD

Kebijakan pembakuan nama rupabumi adalah salah satu langkah untuk menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 48 ayat (1), bahwa “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis, mengingat nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain. Data rupabumi membantu pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan serta membantu para administrator pemerintahan, swasta, pembuat peta, akademisi, penyedia informasi, dan masyarakat luas. Data rupabumi tersebut dapat berupa peta dasar, sebagaimana pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disebutkan bahwa nama rupabumi merupakan bagian dari peta dasar. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi arti nama, sejarah nama, letak wilayah administrasi, dan posisi geografis yang jelas.

Pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan nama  rupabumi  sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal 15  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang   Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang   lebih rinci dan komprehensif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *