PERKEMBANGAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

Permasalahan Batas Wilayah menjadi isu yang sangat penting dan strategis. Secara umum, batas wilayah adalah tanda pemisah antara unit regional (wilayah) geografi yeng bersebelahan. Unit regional geografi tersebut bisa dalam aspek fisik, aspek politik, aspek sosio kultural dan aspek ekonomi. Dalam pengertian wilayah dari aspek politik, maka dikenal konsep wilayah fungsional administratif.

Terkait dengan pelaksanaan penegasan batas daerah, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-undang Pembentukan Daerah. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut pasal 34 dan 35 menjelaskan bahwa negara telah mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antara lain nama ibu kota, cakupan wilayah, batas dan sebagainya. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas mengamanatkan bahwa penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pihak terkait yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan harus dilaksanakan dengan sistematis dan terkoordinasi guna meminimalisir munculnya konflik di wilayah perbatasan yang dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan fungsi Pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan kedua daerah. Untuk mewujudkannya maka diperlukan program penataan daerah yang berkesinambungan dalam bentuk kerjasama antar daerah maupun dukungan pembiayaan serta sinergisitas melalui Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Tim PBD Provinsi maupun PBD Kabupaten/Kota.

Segmen batas antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 35 (tiga puluh lima) segmen terdiri dari 10 (sepuluh) segmen batas antar provinsi dan 25 (dua puluh lima) segmen batas antar kabupaten/kota dalam provinsi. Dari total segmen batas tersebut, yang telah Permendagri hinggaJuli 2020 sejumlah 21 segmen atau (60,00%), Fasilitasi Kemendagri sebanyak 12 segmen atau (34,29%) dan Fasilitasi Provinsi sebanyak 2 segmen atau (5,71%).

Untuk batas Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya sebanyak 10 Segmen Batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 8 Segmen atau (80%) sedangkan fasilitasi Kemendagri sebanyak 2 Segmen atau (20%).

Untuk segmen batas antar kabupaten/kota dalam provinsi Kalimantan Barat sebanyak 25 segmen yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 13 segmen atau (52%), Fasilitasi Kemendagri sebanyak 10 Segmen atau (40%) sedangkan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 Segmen atau (8%). Untuk lebih rinci perkembangan penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi sebagai berikut :

Berdasarkan Perkembangan sampai dengan bulan Juli 2020  segmen batas yang difasilitasi oleh Kemendagri sebanyak 12 (dua belas) Segmen batas yang terdiri dari :

  • 1 (satu) segmen batas sudah pada tahap Draft Permendagri yaitu Segmen Batas Kab. Sintang dengan Kab. Melawi.
  • 4 (empat) segmen batas sudah bersepakat yaitu segmen batas antara Kab. Sanggau dengan Kab. Sintang, Kab. Sanggau dengan Kab. Sekadau, Kab. Landak dengan Kab. Sanggau dan Kab. Landak dengan Kab. Kubu Raya.
  • 5 (lima) segmen yang belum disepakati yaitu segmen Batas antara Kab. Sintang dengan Kab. Sekadau, Kab. Ketapang dengan Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan Kab. Sintang, Kab. Ketapang dengan Kab. Sanggau dan Kab. Sambas dengan Kab. Bengkayang. 
  • 2 (dua) segmen batas Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu batas antara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan Kab. Lamandau dan Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.

Untuk segmen batas yang dalam Fasilitasi Provinsi sebanyak 2 (dua) segmen Yaitu Segmen Batas antara Kab. Bengkayang dengan Kab. Landak dan Kab. Ketapang dengan Kab. Sekadau.

Kontributor, by Bagian Pemerintahan Biropem Setda Prov. Kalbar 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *