Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Batas Daerah

Rabu, 7 April 2021 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Bapak Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.hum memberikan sambutan dan arahan

Kegiatan Raker Gubernur ini dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kementerian Dalam Negeri (Direktur Toponimi dan Batas Daerah), Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat serta Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Barat serta Plt. Kepala Biro Pemerintahan. Kegiatan Penegasan Batas Daerah ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis dan penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak  adat pada masyarakat.

Bapak Sugiarto, SE, M.Si selaku Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri

Adapun manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

  1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
  2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
  3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
  4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Segmen batas antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 35 segmen yang terdiri dari 10 segmen batas antar Provinsi dan 25 segmen batas antar Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan Permendagri hingga Maret 2021 berjumlah 21 segmen (60,00%) dan Fasilitasi Kemendagri (Tim PBD Pusat) berjumlah 12 segmen (34,29%) sedangkan yang  masih dalam proses fasilitasi penyelesaian Tim PBD Provinsi berjumlah 2 segmen (5,71%).

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah paling lama 5 bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk memenuhi amanat PP tersebut, sebagai Kepala Daerah kita harus bisa mengawal pelaksanaannya guna mendukung penyelesaian batas daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan kepada Bupati/Walikota agar mengambil Langkah yang dipandang perlu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Segera melakukan percepatan penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota mengingat batas daerah merupakan acuan dasar dalam perencanaan tata ruang daerah untuk mendukung implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Saya minta Triwulan III sudah selesai.
  2. Untuk sub segmen batas daerah yang masih diperselisihkan, agar penyelesaiannya mempedomani Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen/data dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan. Segera diselesaikan jangan sampai terjadi konflik antar masyarakat.
  3. Untuk segmen batas daerah yang sudah disepakati antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sudah ditetapkan dengan Permendagri, agar Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Masyarakat dan perangkat daerah masing – masing sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbatasan agar Permendagri tersebut dapat diterima oleh semua pihak serta tidak menimbulkan pemasalahan baru di masyarakat. Perlu garisbawahi bahwa Permendagri Batas Daerah ini harus dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam pembuatan berbagai peta tematik (RTRW, RDTR, Perizinan, dsb).
  4. Segera melakukan kerjasama yang tidak terbatas hanya untuk pemasangan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan tetapi harus diorientasikan juga untuk menyelesaikan dampak yang timbul akibat ditetapkannya Permendagri tersebut terutama layanan publik (kependudukan, kebutuhan dasar dan sebagainya).
  5. Agar memberikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk percepatan penegasan batas daerah termasuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai kemampuan daerah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai percepatan penegasan batas. Apabila batas tersebut tidak selesai, maka Menteri Dalam Negeri akan segera memutuskan dan menetapkannya sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *