Penelitian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tanggal 24 Agustus 2021 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bpk. Drs Toni Sunardi M.Si (Kabag. Pemerintahan) dan Hairil Anwar, S.Hut (Kasubbag. Administrasi Wilayah Pemerintahan bersama Bapak Sahrollah Kanwil DJKN Provinsi Kalimantan Barat Selaku Anggota Tim Asistensi Daerah Wilayah XI Pontianak Provinsi Kalimantan Barat melakukan Penelitian Lapangan Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) di Jalan Merdeka Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam melakukan penelitian ABMA/T tersebut Tim Asistensi Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didampingi oleh Kabag. Pertanahan Setda Kab. Kapuas Hulu dan Kabid. Aset Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya Tim Asistensi Daerah Bersama Sekda Kab. Kapuas Hulu melakukan Koorsinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah berkoordinasi Tim Asistensi Daerah secara bersama-sama dengan Pemda Kab. Kapuas Hulu dan Kantah Pertanahan Kab. Kapuas Hulu melakukan penelitian lapangan terhadap ABMA/T tersebut.

Rapat Fasilitasi Proses Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak Ir. Sukaliman, MT didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ibu Dra. Linda Purnama, M.Si

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Kepala Biro Pemerintahan, dan Plh. Kepala Biro Hukum dalam rangka rapat fasilitasi proses pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya bersama Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Bapak H. Agus Sudarmansyah S. IPem., M.Si, Selasa (24/8/2021).

Rapat fasilitasi dimaksud dipimpin oleh Plh. Sekda Prov Kalbar dengan pembahasan proses pergantian pimpinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 170.61/4971/OTDA tanggal 30 Juli 2021 memfasilitasi dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten dan Kota.

Dalam hasil rapat tersebut, disampaikan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar mempedomani peraturan perundang-undangan dan surat Menteri Dalam Negeri dan untuk dapat disesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku.

UPACARA HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 07.30 Wib dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Upacara Detik-Detik Proklamasi ini dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19, dengan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum selaku Inspektur Upacara dan seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat serta para undangan.

Walaupun upacara peringatan pada tahun ini dilaksanakan sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya, namun peringatan Hari Kemerdekaan RI di Provinsi Kalimantan Barat tetap berjalan hikmat dan meriah. Hal ini tampak pada seluruh undangan yang hadir dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional yang semakin menambah euforia Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 Tahun. Sang Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan oleh Anggota Formasi 8 dari Paskibra yang didampingi oleh para pendamping dan pengawal dari TNI dan Polri.

Selanjutnya Upacara Penurunan Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib bertempat di Halaman Kantor DPRD Provinsi  Kalimantan Barat. Upacara Penurunan Bendera dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan dihadiri oleh seluruh Forkorpimda Provinsi Kalimantan Barat dan Para Undangan Eselon II dengan menggunakan Pakaian Adat Tradisional.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH selaku Inspektur Upacara memberi penghormatan saat penurunan Bendera dan menerima Sang Bendera Merah Putih yang telah berhasil diturunkan oleh Paskibra Provinsi Kalimantan Barat
Panitia Leading Sector Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di Provinsi Kalimantan Barat dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Sinergitas dan Harmonisasi Pembakuan Nama Rupabumi

Kamis, 12 Agustus 2021
Rapat Sinergitas dan Harmonisasi Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini merupakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Pelaksanaan rapat ini melalui daring zoom meeting dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Kamisah. ST, MT. selaku Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Sumber Daya dalam sambutannya bahwa Toponim atau Nama Rupabumi merupakan data dasar, Oleh karena itu untuk mewujudkan Rencana yang tepat, maka kita membutuhkan Data toponim yang Akurat.
Adapun Narasumber dalam kegiatan ini dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang disampaikan oleh Bapk. Harry Ferdiansyah dengan Materi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, selanjutnya Narasumber yang ke-2 dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Bapak Drs. Toni Sunardi, M.Si dengan materi Kebijakan Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi Di Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi Pembakuan Nama rupa bumi di Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rapat ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

  1. Membangun arah kebijakan bersama (berbasis urusan pemerintahan)
  2. Mengoptimalkan mekanime kerja sinergi antara Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupten/Kota (Camat dan Kepala Desa/Lurah)
  3. Membangun Data Base Wilayah Administrasi Pemerintahan yang lengkap dan terintegrasi antara pusat dan daerah melalui kebijakan Satu Data.
  4. Pemanfaatan struttur data Wilayah Administrasi Pemerintahan secara digital dalam mendukung SPBE.
  5. Menjalin dan membangun kerjasama dengan stake holders terkait lainnya ( Lembaga Pendidikan, swasta dan media online).
  6. Peningkatan SDM Pelaksana Toponim di daerah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis terkait aplikasi berbasis web Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)