Konsultasi Pansus III DPRD Kabupaten Sintang

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si didampingi Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Drs. Ahmad Salafuddin menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sintang beserta OPD Kabupaten Sintang dalam rangka konsultasi Pansus III DPRD Kabupaten Sintang tentang Raperda yang akan dibuat oleh Kabupaten Sintang. Acara bertempat di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Menerima Cindera Mata Yang dari DPRD Kab. Sintang

Wakil Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan maksud kedatangannya untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait 3 (tiga) Raperda yang sedang dibuat oleh Kabupaten Sintang yaitu Raperda tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Raperda tentang Penanganan dan Penanggulangan Covid-19.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui wakil masing-masing OPD yang berkaitan dengan Raperda dimaksud seperti Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dinas Kesehatan Prov. Kalbar untuk masukan terhadap Raperda tentang Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, serta Biro Hukum Setda Prov. Kalbar terkait proses penyusunan Raperda, berharap Raperda yang dibuat sudah sesuai dengan dasar hukum acuannya dan kondisi dilapangan. Mengingat Raperda nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 07 Oktober 2021, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Kodam XII/Tanjung Pura, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Drs. Ahmad Salafuddin di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Kalbar.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan percepatan penyelesaian batas daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau khususnya pada sub segmen yang belum disepakati yakni pada Dusun Bungkong. Rapat Koordinasi ini juga dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, bahwa Menteri Dalam Negeri Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah paling lama 5 (lima) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.