Keberadaan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Baratsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.