1. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.
  2. Selanjutnya, Pasal 12 Peraturan Gubernur tersebut mengatur fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
    • Perumusan program kerja di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
    • Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan;
    • Pembinaan dan pengawasan  terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    • Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pemerintahan, otonomi daerah. dan kerjasama yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.